Makalah Pengertian dan Macam-Macam Kartu Kredit Syari’ah

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant)

Semakin lama penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin luas. Perkembangan penggunaan kartu kredit terjadi dengan cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula di tengah masyarakat.

Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak card holder mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari merchant, dan sebaliknya merchant mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh card holder dan berhak untuk menerima pembayaran.

Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat ini disebabkan karena masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman dan aman yang ditimbulkan.

B.      Rumusan Masalah

1.      Bagaimana definisi kartu kredit syari’ah?

2.      Bagaimana penjelasan global tentang hakikat kartu kredit syari’ah?

3.      Bagaimana hukum-hukum syari’at tentang kartu kredit?

4.      Apa saja macam-macam kartu kredit?

5.      Bagaimana pendudukan masalah secara fiqih seputar kartu kredit?

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Definisi Kartu Kredit

Definisinya secara bahasa:

Kata bithaqah (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata I’timan secara bahasa artnya adalah kondisi aman dan saling percaya.Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memeberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.

Definisi Kartu Kredit Secara Terminologis

     Kartu kredit  yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat diguakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

     Kalau diterjemahkan kata ‘kredit giro’ ini secara langsung artinya adalah kartu pinjaman, atau kartu yang memberikan kesempatan kepada pembawanya untuk mendapatkan pinjaman.[1]

B.       Penjelasan Global Tentang Hakikat Kartu Kredit

Mungkin pendudukan masalah secara global yang paling mendekati hakikat dari kartu-kartu kredit tersebut adalah bahwa kartu kredit tersebut secara umum tersusun dari beberapa transaksi.

Pertama, transaksi yang mengaitkan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegangnya. Transaksi ini terdiri dari tiga unsur: jaminan, penjaminan dan peminjaman.

Kedua, transaksi antara yang mengeluarkan kartu dengan pihak pedagang. Transaksi ini terdiri dari dua unsur saja: jaminan dan penjaminan.

Ketiga, transaksi antara pemegang kartu dengan pedagang yang hukumnya disesuaikan dengan jual beli atau penyewaan yang dilakukan sesuai dengan karakter transaksi di samping system hiwalah, yakni pemegang kartu itu melimpahkan pembayarannya terhadap barang jualan pedagang kepada pihak yang mengeluarkan kartu tersebut.[2]

C.      Hukum-hukum Syari’at Tentang Kartu Kredit

Kartu kredit ini mencuatkan beberapa kemusykilan menurut ajaran syari’at yang akan penulis paparkan sebagai berikut sebagian di antaranya:

1)   persyaratan berbau riba

Transaksi untuk mengeluarkan kartu-kartu tersebut pada umumnya mengandung beberapa komitmen berbau riba yang intinyamengharuskan pemegang kartu untuk membayar bunga-bunga riba atau denda-denda finansial bila terlambat menutupi hutangnya. Pengaruh komitmen-komitmen tersebut terhadap sah tidaknya transaksi pembuatan kartu-kartu kredit ini yaitu:

Ulama fiqih kontemporer ketika membahas persoalan ini pandangan mereka terbagi menjadi dua kubu:

Kubu pertama yakni membolehkan. Mereka menganggap bahwa transksi itu sah, namun komitmennya batal. Yakni apabila pihak nasabah yakin bahwa ia akan mampu manjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam konsekuensi menanggung akibat komitmen tersebut. Karena syarat rusak ini pada dasarnya menurut kaca mata syari’ah sudah batal dengan sendirinya.Syarat ini munkar dan justru harus dilakukan kebalikannya.

Kubu kedua, yakni yang melarangnya. Mereka menganggap bahwa transaksi tersebut batal.Demikian pendapat tegas dari kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah.

2)   Prosentase yang dipotong oleh pihak yang mengeluarkan kartu dari bayaran untuk pedagang

Sudah dimaklumi, bahwa melalui kartu-kartu itu pihak yang mengeluarkan tidak membayar jumlah bayaran yang ditetapkan dalam rekening pembayaran. Namun pihak yang mengeluarkan kartu akan memotong prosentase yang disepakati bersama dalam transaksi yang tegas antara pihak itu dengan pihak pedagang. Pendudukan masalah secara syar’I yang paling tepat berkaitan dengan hal tersebut yakni:

Ahli fiqih kontemporer berbeda pendapat tentang jenis kartu tersebut:

a)    Sebagian ada yang mendudukkan prosentase itu sebagai biaya administrasi, upah dari pengambilan pembayaran dari nasabah.Sementara mengambil upah dari usaha pengambilan hutang atau menyampaikan barang yang dihutangkan adalah boleh-boleh saja.

b)   Sebagian ada yang mendudukkan sebagai upah dari jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak pedagang.Bisa juga didudukkan sebagai upah perantara.Karena pihak bank sudah membantu mencarikan pelanggan untuk pihak pedagang, sehingga layak mendapatkan upah karenanya.

c)    Sebagian menganggapnya sebagai kompensasi perdamaian bersama pihak yang memberi hutang dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang harus dibayar, karena hubungan antara pihak yang mngeluarkan kartu dengan pihak pemegang kartu di bawah system jaminan.Cara demikian dinyatakan boleh oleh kalangan Hanafiyah.

3)   Denda keterlambatan dan bunga riba

Pihak yang mengeluarkan kartu ini menetapkan beberapa bentuk denda finansial karena keterlambatan penutupan hutang, karena penundaan atau karena tersendatnya pembayaran dan yang ditarik dari melalui kartu.Denda semacam itu termasuk riba yang jelas yang tidak pantas diperdebatkan lagi.Itu termasuk riba nasi’ah yang keharamannya langsung ditentukan melalui turunnya ayat al-Qur’an. Berikut akan dijelaskan mengenai bagaimana mengatasi problematika keterlambatan pembayaran hutang:

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bunga dan denda keterlambatan membayar hutang adalah jelas-jelas riba jahiliyyah yang diharamkan. Tidak ada alasan bagi bank-bank Islam untuk menerapkannya sama sekali. Ada sebagian alternative untuk bunga-bunga riba dan denda-denda keterlambatan itu yang akan kami sebutkan sebagian diantaranya:

Memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang, kalau ia adalah orang miskin yang kesulitan mengembalika hutangnya. Membatalkan keanggotaannya, menarik kartu kreditnya kemudian mengadukan persoalannya ke pengadilan, lalu melimpahkan kepadanya semua biaya kemelut tersebut. Bisa juga dengan menybarkan nama pelanggan bersangkutan dalam daftar hitam (black list), diumumkan kepada seluruh bank agar tidak menerimanya sebagai anggota dan juga agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berperilaku sepertinya. [3]

D.      Macam-macam Kartu Kredit

Kartu kredit adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua:

1.    Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (charge card)

Di antara keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasaya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan.Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarna dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.

2.    Kartu kredit pinjaman yang bisa diperbaharui (revolving credit card)

Jenis kartu ini termasuk yang paling popular di berbagai Negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga: Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa danayang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.[4]

E.       Pendudukan Masalah Secara Fiqih Seputar Kartu Kredit

Sudah jelas bahwa hokum terhadap sesuatu itu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kartu-kartu kredit tersebut, akan menentukan kedetailan kita dalam menundukkan masalah terhadap berbagai transaksi yang dikenal dalam fiqih islam dan penjelasan tentang hokum-hukumnya, halal atau haram, serta menetapkan berbagai alternative pengganti yang disyari’atkan bila hasil penelitian menegaskan keharamannya.

Kartu kredit ini membentuk tiga hal terkait yang akan kita ulas secara berurut  sebagai berikut:

a)    Kaitan antara kartu tersebut dengan pihak bank yang mengeluarkannya dalam transaksi pengeluaran kartu

Banyak sudah kajian fiqih seputar hubungan ini. Banyak sudah pendapat yang lahir seputar persoalan itu dalam berbagai  Lembaga Pengkajian Fiqih tentang keberadaan kartu ini sebagai pinjaman dari pihak bank yang mengeluarkannya, atau sebagai jaminan untuk melaksanakan berbagai komitmen terhadap pihak lain, atau menjadi penjamin untuk berhubungan dengan pihak lain.

Kemungkinan gabungan antara jaminan, penjamin dan pijaman itulah yang paling dekat dengan teori untuk mengulas transaksi ini.Karena itulah yang menjadi tujuan sesungguhnya dari keberadaan kartu itu.Karena sebelum digunakan, kartu itu adalah jaminan, dan janji pinaman serta penjamin.Namun setelah digunakan dalam arti sesungguhnya dan pihak bank telah menutupi biaya yang dikeluarkan untuk mewakili pihak nasabah, janji tersebut telah menjadi kenyataan sehingga menjadi pinjaman dan penjamin dalam arti sesungguhnya.

b)   Hubungan kartu ini dengan Bank yang mengeluarkan kartu dan pihak pedagang.

Sudah banyak ualasan fiqih seputar hubungan ini antara keberadaannya yang mirip dengan pengurangan nilai tukar dengan keberadaannya sbagai jaminan, yakni bahwa pihak yang mengeluarkan kartu telah menjamin pihak pedagang bahwa ia akan membayarkan harga barang jualannya dengan perantaraan kartu tersebut, dan juga keberadaannya sebagai penjamin dengan upah, atau sebagai perantara.

Kemungkinan pendudukan masalah paling menonjol terhadap dasar jaminan dan penjamin ini adalah pendudukan masalah yang membuka peluang disyari’atkannya transaksi atau perdebatan yang dilakukan pihak bank dalam kasus ini.Karena upah yang dilarang dalam system dalam jaminan adalah yang berasal dari pihak yang mendapatkan jaminan untuk yang menjamin.

c)    Hubungan antara pemilik kartu dengan pedagang

Sudah berkali-kali dikeluarkan kajian fiqih berkaitan dengan hubungan ini, antara keberadaannya sebagai system hiwalah, dimana pihak pemegang kartu mengalihkan hutangnya pada pedagang kepada pihak yang mengeluarkan kartu, dimana hiwalah semacam itu dapat direalisasikan dengan menandatangani rekening pembelian, antara keberadaan kartu itu yang demikian dengan keberadaannya sebagai mediator jual-beli atau sewa menyewa. Sehingga transaksinya dibagi dua, antara posisi jual-beli dengan sewa menyewa, dengan objek transaksi pembuatan kartu. Kemudian tanggung jawab pembayaran dilimpahkan kepada pihak yang mengeluarkan kartu yang telah menjamin untuk menutupi biaya yang ditarik berupa pembelian atau penyewaan.[5]

F.       Perbedaan kartu kredit syari’ah dengan kartu kredit konvensional

1.    Kartu kredit syari’ah

a.       Pada kartu kredit syariah card, sistem perhitungan biaya Monthly Fee (biaya pengelolaan hutang – ujroh equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa hutang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasikan dengan sisa hutang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya. Selain itu pada sistem perhitungan pada syariah Card ini tidak berdasarkan pada dimulainya tanggal posting, tetapi dihitung dimulai setelah tanggal jatuh tempo. Jadi kartu syariahh tidak memperhitungkan kembali nilai awal transaksi, jumlah hari hutang serta tidak memperhitungkan kembali biaya timbul bulan sebelumnya sebagai bagian saldo outstanding baru.

b.      Sistem tarik Tunai di ATM (Cash Advance) Pada kartu kredit syariah Card, hanya dikenakan biaya penarikan sebesar Rp 80.000. Biaya Monthly Fee untuk cash advance sama besarannya dengan biaya Monthly fee untuk retail / belanja yaitu sama dengan 2,95%. Sistem perhitungan biaya Monthly Fee baru dihitung setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan kepada sisa hutang pokok bersih yang belum terbayarkan. Jadi apabila pemegang kartu syariah telah melunasi seluruh hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo, maka hanya dikenakan biaya penarikan saja (Rp 80.000).

2.    Kartu kredit konvensional

a.       Pada kartu kredit konvensional, biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan, dsbnya) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa hutang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga ber bunga (bunga yang dibungakan kembali). Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal hutang pada saat transaksi dan juga melihat jumlah hari hutang yang berjalan, berdasarkan saldo hutang rata-rata harian, dihitung dari tanggal posting/ tanggal transaksi.

b.      Sistem tarik Tunai di ATM (Cash Advance) Pada kartu kredit konvensional, akan dikenakan biaya sebagai berikut :

a)      Dikenakan biaya penarikan sebesar 4 – 10% dari total nominal yang ditarik, tergantung dari bank penerbit kartu tersebut, minimal Rp 50.000.

b)      Biaya bunga Cash Advance, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga retail/belanja.

c)      Sistem perhitungan biaya bunga Cash Advance adalah memakai sistem bunga harian atau bunga berjalan, artinya bunga mulai dihitung sehari setelah tanggal penarikan sampai tanggal pelunasannya. Jadi apabila pemegang kartu melunasi seluruh dana yang ditarik pada hari ke 10 setelah tanggal penarikan, walaupun itu sebelum tanggal jatuh tempo, maka tetap sudah ada perhitungan bunga selama 10 hari dari total penarikan ditambah dengan biaya penarikan.[6]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Pengertian kartu kredit

Kartu kredit  yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat diguakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

2.      Penjelasan Global Tentang Hakikat Kartu Kredit

a.       transaksi yang mengaitkan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegangnya. Transaksi ini terdiri dari tiga unsur: jaminan, penjaminan dan peminjaman.

b.      transaksi antara yang mengeluarkan kartu dengan pihak pedagang. Transaksi ini terdiri dari dua unsur saja: jaminan dan penjaminan.

c.       transaksi antara pemegang kartu dengan pedagang yang hukumnya disesuaikan dengan jual beli atau penyewaan yang dilakukan sesuai dengan karakter transaksi di samping system hiwalah.

3.      Hukum-hukum Syari’at Tentang Kartu Kredit

a.       persyaratan berbau riba

Prosentase yang dipotong oleh pihak yang mengeluarkan kartu dari bayaran untuk pedagang

b.      Denda keterlambatan dan bunga riba

4.      Macam-macam Kartu Kredit

a.       Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (charge card)

b.      Kartu kredit pinjaman yang bisa diperbaharui (revolving credit card)

5.      Perbedaan kartu kredit syari’ah dengan kartu kredit konvensional

a.       Kartu kredit syari’ah

a)      Pada kartu kredit syariah card, sistem perhitungan biaya Monthly Fee (biaya pengelolaan hutang – ujroh equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa hutang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo.

b)      Sistem tarik Tunai di ATM (Cash Advance) Pada kartu kredit syariah Card, hanya dikenakan biaya penarikan sebesar Rp 80.000. Biaya Monthly Fee untuk cash advance sama besarannya dengan biaya Monthly fee untuk retail / belanja yaitu sama dengan 2,95%.

b.      Kartu kredit konvensional

a)    Pada kartu kredit konvensional, biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan, dsbnya) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa hutang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo,

b)   Sistem tarik Tunai di ATM (Cash Advance) Pada kartu kredit konvensional, akan dikenakan biaya sebagai berikut :

a.       Dikenakan biaya penarikan sebesar 4 – 10% dari total nominal yang ditarik, tergantung dari bank penerbit kartu tersebut, minimal Rp 50.000.

b.      Biaya bunga Cash Advance, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga retail/belanja.

B.     Saran

Demikianlah makalah yang dapat kami paparkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembaca. Dan tidak lupa kritik dan saran sangatlah kami harapkan untuk memperbaiki pembuatan makalah yang selanjutnya. Apabila da kesalahan dan kekurangan dalam makalah ini, kami  memohon maaf. Dan sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Semoga bermanfaat. Aamiin

DAFTAR  PUSTAKA

Abdulah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004,

http://blog.ub.ac.id/lutfiara/2012/04/02/prebedaan kartu kredit syari’ah dan konvensional/ (01/04/2015)

---

[1] Abdulah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, hal., 303-304

[2]Ibid, hal., 309

[3]Ibid, hal., 309-315

[4]Ibid, hal., 304-305

[5]Ibid, hal., 307-308

[6] http://blog.ub.ac.id/lutfiara/2012/04/02/prebedaan kartu kredit syari’ah dan konvensional/ (01/04/2015)